PAMEKASAN, klix.co.id – Pengelolaan Pantai Jumiang resmi masuk babak baru. Pemkab Pamekasan, Desa Tanjung, dan Paguyuban Mataram menandatangani Perjanjian Kerjasama di Pantai Jumiang Atas.
Penandatanganan disaksikan Bupati Pamekasan, Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD, Kadisporapar, Forkopimcam, Kades Tanjung, BPD, TNI-Polri, dan tokoh masyarakat. Senin (8/6/2026).
Dalam perjanjian kerjasama itu, pembagian hasil retribusi Jumiang ditetapkan, 60% untuk Pemkab Pamekasan, 30% untuk pengelola Paguyuban Mataram, 10% untuk Desa Tanjung. Skema ini berlaku setelah semua biaya operasional, keamanan Satpol PP, dan gaji petugas mushola ditanggung dulu oleh pengelola.
Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman menegaskan Jumiang adalah aset Pemkab. Karena itu pengelola wajib kolaborasi dan mengutamakan pemberdayaan warga lokal Desa Tanjung untuk dongkrak ekonomi sekitar.
“Tadi Ketua Paguyuban juga siap melaksanakan. Jumiang ini aset pemerintah. Pengelola harus kerja sama dengan semua pihak dan memprioritaskan masyarakat lokal Desa Tanjung biar ekonominya naik,” ujar Bupati.
Bupati juga dorong Jumiang naik kelas. Selain pembenahan, ia minta pengelola kembangkan wahana baru seperti wisata perahu/speed boat. Harga per unit sekitar Rp50 juta, dianggap investasi wajar. Ia juga minta kajian budidaya rumput laut di Pantai Jumiang Bawah dihidupkan lagi lewat studi banding.
“Perlu dilengkapi jenis wisata. Misal wisata perahu, speed boat. Harganya sekitar Rp50 juta sama mesin, nggak terlalu mahal. Rumput laut juga bisa kita mulai lagi, studi banding ke daerah yang berhasil,” katanya.
Soal aturan, Bupati minta ke depan Pemkab dan DPRD merancang Perda Pariwisata Halal. Isinya rambu-rambu lengkap termasuk kewajiban ada masjid/mushola aktif dan pos Satpol PP layak di setiap destinasi besar.
“Pamekasan Gerbang Salam. Perda nanti cover semua aturan. Destinasi besar wajib ada masjid/mushola aktif, petugasnya digaji dari hasil sebelum bagi hasil. Satpol PP juga harus ada pos yang terhormat, jangan disuruh duduk di lincak,” tegasnya.
Ia mengapresiasi penghijauan Jumiang Atas sejak 2009-2010 yang menanam seribu pohon. Kini pohon itu jadi peneduh wisatawan.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Mataram, H. Muzakki menyatakan kesiapan penuh mengelola Jumiang setelah evaluasi pengelola pertama. Dengan PKS ini, paguyuban bisa gerak lebih fokus benahi fasilitas dan layanan.
“Kami siap melaksanakan. Dengan perjanjian ini kami berharap Jumiang ke depan lebih baik dan memberi banyak manfaat,” kata Ketua Paguyuban Mataram.
Ia mengatakan kolaborasi 3 pihak jadi kunci utama. Dengan 102 anggota yang siap turun, paguyuban menargetkan Jumiang jadi mesin penggerak UMKM dan wisata Tanjung.
“Kami siap bersinergi dengan Pemkab dan Pemdes. Tujuannya sat, bikin ekonomi warga sekitar hidup lewat UMKM dan sektor wisata,” katanya.
Menurutnya fasilitas penunjang masih jadi PR. Bangku pengunjung, toilet, sampai titik sampah perlu ditambah biar wisatawan betah.
Senada, Kadisporapar Pamekasan Akmalul Firdaus menegaskan Jumiang aset Pemkab yang wajib kasih dampak langsung ke warga lokal. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri tanpa pengelola dan desa.
“Wisata gak bakal maju kalau cuma Pemkab yang gerak. Ini kerja bareng paguyuban dan Pemdes Tanjung,” tegas Akmalul Firdaus. (ross)
