Klix.co.id – SUMENEP, Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep pada Selasa, 31 Maret 2026, menegaskan komitmen untuk menjadikan aspirasi masyarakat sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2026.
Rapat Paripurna dihadiri oleh Seluruh fraksi DPRD dan memaparkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dihimpun selama kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing yang berlangsung pada 9 hingga 16 Maret 2026. Momentum ini sangat penting bagi para wakil rakyat untuk melakukan pertemuan dengan warga, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen lainnya, anggota DPRD menyerap berbagai kebutuhan mendasar yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Zainal Arifin, mengatakan, berbagai usulan yang masuk mencakup banyak sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak sekadar menjadi catatan, tetapi akan dijadikan pijakan strategis dalam penyusunan program pembangunan daerah.
“Semua aspirasi hasil reses akan kami dorong agar menjadi dasar dalam kebijakan dan penganggaran daerah. Mulai dari pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga penguatan sektor perekonomian masyarakat,” katanya.
Dari laporan yang disampaikan tujuh fraksi DPRD, Infrastruktur dasar seperti pembangunan dan perbaikan jalan, sarana transportasi, serta akses terhadap layanan publik masih menjadi kebutuhan mendesak, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan, menjadi isu prioritas yang hampir merata disuarakan oleh masyarakat di masing-masing wilayah.
“Masyarakat juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Fasilitas kesehatan yang lebih merata serta tenaga medis, serta sektor pendidikan dengan peningkatan sarana prasarana serta kualitas pembelajaran, yang memadai menjadi harapan masyakarakat,” tegasnya.
Selain itu, dalam sektor ekonomi, aspirasi yang disuarakan masyarakat, menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Masyarakat berharap adanya program pemberdayaan, pelatihan, hingga akses permodalan yang lebih luas agar ekonomi lokal dapat berkembang dan membuka lapangan kerja,” Lanjutnya.
DPRD Sumenep meminta, hasil reses tersebut harus segera direspons oleh pemerintah daerah melalui kebijakan dan program yang konkret agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.
“DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah nyata dalam percepatan pembangunan daerah,” tegas Zainal.
Dalam rapat paripurna itu, tujuh fraksi DPRD menyampaikan laporan melalui juru bicara masing-masing. Ketujuh fraksi tersebut meliputi Fraksi Gerindra–PKS, PPP, PAN, Demokrat, PDI Perjuangan, NasDem, dan PKB.
Rapat paripurna juga dihadiri Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat. (poenk)
