Klix.co.id, SUMENEP – Kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menjadi sorotan DPRD setempat. Legislator meminta pemerintah daerah segera melakukan pengisian kokosongan pejabat definitif agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, mengatakan, keberadaan pelaksana tugas (Plt) dalam waktu yang terlalu lama dapat menghambat efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, percepatan pengisian jabatan perlu segera dilakukan demi menjaga stabilitas birokrasi.
“Jabatan strategis yang kosong, sebaiknya segera diisi oleh pejabat definitif, jika jabatan terisi, maka pelaksanaan program pemerintah daerah tidak akan terhambat,” ujarnya.
Hairul menjelaskan, pejabat berstatus Plt memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan strategis. Kondisi ini, akan lebih menghawatirkan berdampak terhadap percepatan program pembangunan maupun pelayanan masyarakat.
“Kalau terlalu lama dijabat Plt, tentu ruang geraknya terbatas. Ini bisa memengaruhi pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintah daerah,” tegasnya.
Hairul menilai, keberadaan pejabat definitif sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas organisasi di setiap OPD. Jika diisi pejabat definitif, program pembangunan diyakini akan tetap berjalan secara maksimal sesuai target yang telah harapkan.
”Pejabat definitif memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam menentukan kebijakan, melakukan evaluasi program, hingga mengambil keputusan penting di lingkup organisasi yang dipimpinnya,” tegasnya.
Saat ini tercatat sedikitnya lima jabatan strategis di lingkungan Pemkab Sumenep masih dipimpin Plt. Di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, Disperkimhub, serta jabatan Asisten Administrasi Umum.
DPRD berharap proses pengisian jabatan tersebut dapat segera dituntaskan agar stabilitas pemerintahan daerah tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. (poenk)
