Klix.co.id – SUMENEP, Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan pada Tahun Anggaran 2026. Kebijakan pembangunan diarahkan untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan merata, termasuk oleh masyarakat di wilayah kepulauan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan 2026 disusun secara responsif untuk menjawab tantangan ekonomi global sekaligus memperkuat fondasi kemandirian daerah.
Menurutnya, pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah. Sektor pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, dan perdagangan terus didorong melalui perluasan akses permodalan, penguatan rantai distribusi, serta pengembangan produk bernilai tambah.
“Penguatan ekonomi masyarakat menjadi kunci agar kesejahteraan tumbuh secara berkelanjutan. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan yang berdaya, bukan sekadar objek,” ujar Arif.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemkab Sumenep menargetkan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta pengembangan dan inkubasi wirausaha muda. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus menciptakan peluang usaha baru.
Selain aspek ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas. Pemerintah daerah berkomitmen memperluas pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai di wilayah terpencil dan kepulauan.
Pada sektor infrastruktur, pembangunan diarahkan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, peningkatan pelayanan publik, serta ketahanan terhadap risiko bencana. Pembangunan jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dasar menjadi bagian dari strategi mempercepat mobilitas orang, barang, dan jasa.
Pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada stabilitas sosial dan keamanan sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi layanan pengaduan masyarakat terus dilakukan guna menjaga ketentraman daerah.
Di sisi tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi didorong melalui peningkatan profesionalisme aparatur, transparansi pengelolaan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan.
Arif menegaskan, seluruh kebijakan pembangunan dirancang secara terintegrasi agar setiap program saling mendukung dan memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu memperkecil kesenjangan antarwilayah,” pungkasnya. (poenk)
