Klix.co.id – SUMENEP, Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi menetapkan enam prioritas pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini disusun sebagai langkah strategis mempercepat kemajuan daerah sekaligus memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa arah pembangunan 2026 mengusung tema “Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.”
Tema tersebut, menurut Arif, menjadi fondasi perumusan kebijakan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial serta penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.
Prioritas pertama difokuskan pada stabilisasi kemandirian masyarakat melalui penguatan sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Upaya ini diwujudkan dengan peningkatan sarana dan prasarana di sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, hingga perdagangan.
“Pemerintah daerah juga mendorong pola padat karya sebagai strategi membuka lapangan pekerjaan sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” ujar Arif, Rabu (28/1).
Selain itu, peningkatan kualitas dan kesiapan tenaga kerja menjadi perhatian serius. Pemkab Sumenep menyiapkan pelatihan berbasis kompetensi serta penguatan kewirausahaan, terutama bagi generasi muda, agar SDM lokal mampu bersaing dan adaptif terhadap dinamika pasar kerja.
Prioritas berikutnya adalah pemantapan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, mudah diakses, serta terjangkau.
Di bidang pendidikan, program diarahkan pada perbaikan sarana prasarana, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan budaya literasi. Sementara di sektor kesehatan, Pemkab berkomitmen meningkatkan pemerataan tenaga medis dan ketersediaan dokter spesialis, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Kami juga terus menguatkan layanan promotif dan preventif, termasuk optimalisasi Universal Health Coverage (UHC),” tambahnya.
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas strategis dengan menitikberatkan pada pemerataan antara wilayah daratan dan kepulauan. Infrastruktur diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar, konektivitas antarwilayah, pengelolaan lingkungan, hingga mitigasi bencana.
Aspek stabilitas keamanan dan ketentraman sosial politik turut mendapat perhatian melalui penguatan forum kerukunan umat beragama, sinergi Forkopimda dengan organisasi perangkat daerah (OPD), serta optimalisasi layanan darurat terpadu.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah revitalisasi layanan Si-Lapor 112 sebagai sarana deteksi dini dan respons cepat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Prioritas terakhir menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, penerapan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta optimalisasi sistem informasi pemerintahan.
“Enam prioritas pembangunan ini mencerminkan komitmen Pemkab Sumenep untuk membangun daerah secara terencana, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tegas Arif Firmanto. (poenk)
