Klix.co.id – SUMENEP, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Moh Iksan, menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan sistemik di sektor pendidikan, terutama dalam pengelolaan data pendidikan dan pemerataan distribusi guru. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima silaturrahim Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) di ruang kerjanya, Kamis (22/1/2026).
Pertemuan yang berlangsung hangat dan terbuka itu menjadi agenda perdana Moh Iksan sejak menjabat sebagai Kepala Disdik Sumenep. Momentum tersebut sekaligus menandai dimulainya penguatan kolaborasi antara dua institusi strategis dalam upaya memperbaiki tata kelola dan mutu pendidikan di Kabupaten Sumenep.
Dalam pertemuan itu, DPKS menyampaikan sejumlah catatan strategis yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat internal dan juga mengemuka ke ruang publik. Masukan tersebut diserahkan secara resmi dalam bentuk surat, mencakup isu pengelolaan *big data* pendidikan, ketimpangan distribusi guru, hingga pentingnya pelibatan aktif DPKS dalam perumusan kebijakan pendidikan daerah.
Moh Iksan menyambut baik seluruh masukan tersebut dan mengapresiasi sikap proaktif DPKS. Ia menilai, kritik dan rekomendasi yang disampaikan sejalan dengan agenda pembenahan internal yang sejak awal menjadi fokus kepemimpinannya.
“Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPKS siap berjalan bersama kami. Pendidikan tidak bisa dibenahi secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi dan pengawasan bersama,” ujar Iksan.
Ia mengakui bahwa sejumlah persoalan yang disampaikan merupakan pekerjaan rumah yang kompleks dan memerlukan penanganan serius. Namun demikian, ia memastikan seluruh catatan tersebut akan ditindaklanjuti secara bertahap dan sistematis.
“Beberapa catatan penting ini akan kami tindaklanjuti. Pembenahan harus dimulai dari fondasi yang kuat,” tegasnya.
Salah satu perhatian utama adalah pengelolaan data pendidikan yang dinilai belum terintegrasi secara optimal. Menurut Iksan, data yang valid, akurat, dan terpadu merupakan prasyarat utama dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Tanpa basis data yang kuat, kebijakan berisiko tidak menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Selain itu, persoalan ketimpangan distribusi guru antar sekolah turut menjadi sorotan. Ketidakseimbangan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik dinilai berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan. Dalam konteks ini, Iksan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan DPKS sebagai mitra strategis yang memiliki fungsi pertimbangan, pendampingan, dan pengawasan.
“Kami siap berkolaborasi dengan DPKS. Pendidikan tidak bisa dibangun sendiri oleh dinas, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya.
Pertemuan tersebut menegaskan bahwa relasi antara Disdik Sumenep dan DPKS tidak sekadar bersifat formal. Silaturrahim ini menjadi pijakan awal bagi kerja bersama yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam membenahi sistem pendidikan daerah.
Di tengah tantangan kualitas dan pemerataan pendidikan, publik kini menanti realisasi dari komitmen tersebut. Sinergi antara Disdik Sumenep dan DPKS akan diuji, sejauh mana janji pembenahan itu mampu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang benar-benar menyentuh kebutuhan sekolah, guru, dan peserta didik di lapangan. (poenk)
